POSKOTA.CO.ID - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Payment ID, sistem identitas transaksi digital terpadu berbasis NIK yang akan mengubah cara masyarakat bertransaksi.
Peluncuran yang sengaja dilakukan bertepatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini menandai babak baru dalam sejarah ekonomi digital Tanah Air.
Sistem ini digadang-gadang mampu menjawab tantangan fragmentasi pembayaran sekaligus meningkatkan penerimaan pajak negara.
Namun, di balik janji efisiensi dan transparansi, proyek ambisius ini langsung menuai pro-kontra. Para pegiat privasi digital menyuarakan kekhawatiran akan potensi pengawasan berlebihan dan risiko kebocoran data skala nasional.
Masyarakat pun kini berada di persimpangan: menerima kemudahan transaksi terintegrasi atau mempertanyakan sejauh mana keamanan data pribadi mereka terlindungi.
Artikel ini akan mengupas tuntas mekanisme kerja Payment ID, manfaat yang ditawarkan, serta berbagai risiko yang perlu diwaspadai oleh setiap pengguna layanan keuangan digital.
Apa Itu Payment ID BI 2025?
Payment ID adalah sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengintegrasikan seluruh transaksi digital, mulai dari rekening bank, e-wallet, kartu kredit, hingga QRIS, ke dalam satu platform terpusat. Dengan ini, setiap transaksi dapat dilacak secara real-time oleh otoritas terkait.
"Payment ID bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan fondasi menuju ekonomi digital yang lebih transparan dan terintegrasi," tegas Gubernur BI dalam konferensi pers hari ini.
Mengapa Payment ID Dikembangkan?
Lonjakan transaksi digital dan maraknya sektor informal menjadi alasan utama BI meluncurkan sistem ini. Berdasarkan data Google (2023), nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 82 miliar, namun tax ratio masih di kisaran 10,4 persen, jauh di bawah target pemerintah sebesar 15 persen.
Faktor pendorong lainnya meliputi:
- Fragmentasi sistem pembayaran: Saat ini, setiap platform (bank, e-wallet, fintech) memiliki mekanisme verifikasi sendiri, menyulitkan pelacakan transaksi.
- Peningkatan kepatuhan pajak: Hanya 17 juta wajib pajak aktif dari 275 juta penduduk, padahal banyak transaksi digital belum tercatat.
- Persiapan era CBDC: Payment ID menjadi langkah awal menuju penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di masa depan.
Cara Kerja Payment ID
- Integrasi dengan NIK: Setiap transaksi akan terhubung dengan identitas tunggal pemilik rekening.
- Real-Time Monitoring: Pemerintah dan BI dapat memantau nominal, waktu, lokasi, dan pihak yang terlibat dalam setiap transaksi.
- Single Identity for All: Satu NIK berlaku untuk semua layanan keuangan, memudahkan verifikasi.
