BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai, Kota Bekasi memiliki kemampuan anggaran untuk membenahi persoalan transportasi umum.
Namun, belum ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk menyediakan akses angkutan massal yang menjangkau permukiman warga. Ia menyoroti minimnya transportasi publik di Kota Bekasi, padahal anggaran daerah tergolong besar.
“Bekasi ini APBD-nya 7 triliun. Saya rasa mampu kok. Masa kota Palu, yang APBD-nya cuma 1,8 triliun, bisa punya transportasi publik seperti Trans Palu, tapi Bekasi yang begitu besar tidak mau? Jadi, membenahi angkutan umum itu perkara mau atau tidak, bukan mampu atau tidak,” kata Djoko saat dikonfirmasi, Senin, 4 Agustus 2025.
Djoko juga menyinggung pengadaan mobil dinas yang menurutnya tidak mendesak. Ia menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk transportasi umum.
Baca Juga: Pengamat Nilai Wali Kota Bekasi Tak Paham Kewajiban Sediakan Angkutan Umum
“Pejabat Bekasi itu enggak usah dikasih mobil dinas. Untuk apa mobil dinas itu? Program mobil dinas itu hanya jadi ajang korupsi yang enggak jelas. Lebih baik kasih tunjangan transportasi saja, toh mereka sudah punya kendaraan pribadi,” tuturnya.
Ia mencontohkan ASN diwajibkan menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu sebagai bentuk edukasi publik. Meski sebagian merasa terpaksa, menurut Djoko, kebijakan itu tetap perlu diadopsi wilayah mitra Jakarta, termasuk Kota Bekasi.
“Ya memang mungkin dari rumah mereka di Bodetabek belum ada angkutan umum. Tapi enggak apa-apa, yang penting kebijakan ini diwajibkan dulu. Lalu ditindaklanjuti dengan pelayanan angkutan umum yang menjangkau perumahan,” ujarnya.
Djoko menyayangkan sikap Wali Kota Bekasi yang merupakan alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), tidak mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang layak.
Baca Juga: Pengamat Sebut Gaji Rp10 Juta Tak Cukup untuk Warga Bekasi
“Sangat disayangkan, wali kota Bekasi yang alumni STTD ini tidak mewujudkan transportasi yang mencukupi kebutuhan masyarakatnya,” ucapnya.
