Alhasil, kawasan yang sebelumnya kumuh kini menjadi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Tidak hanya terjadi perubahan fisik. Akan tetapi, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.
Penataan RW kumuh di Jakarta menjadi bukti nyata bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, transformasi lingkungan menuju kota yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.
Baca Juga: 3 Rekomendasi HP Vivo Harga Cuman Rp1 Jutaan, Cek di Sini!
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Melaksanakan Program Penataan RW Kumuh.
Dengan demikian, penataan bisa dipercepat. Sesuai arahan Peraturan Gubernur (Pergub) 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.
"Memang ranahnya penataan permukiman kumuh ada di Dinas Perumahan. Tapi tetap perlu support dinas lain. Seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan dinas lain," ujar Yuke.
Sinergi antar SKPD, sambung dia, cepat mengatasi masalah di permukiman. Seperti pembenahan saluran air yang ditangani Dinas SDA, perbaikan jalan yang bisa ditangani Dinas Bina Marga, dan lainnya sesuai tupoksi.
Baca Juga: Persib Bandung Targetkan Hattrick Juara Super League, Daftar Lengkap 31 Pemain Maung Bandung
"Itu bisa langsung mengintervensi, membantu penataan pemukiman yang ada di wilayah tersebut," ucap Yuke.
Satu di antara program mendukung penataan RW Kumuh yakni, pelebaran saluran menggunakan U-ditch. "Untuk membantu Dinas Perumahan apabila ada U-ditch yang kurang dari 40 centimeter," tutur Yuke.
SKPD lainnya, bisa men-support penataan permukiman secara menyeluruh. "Sehingga tidak ada lagi hal yang tidak bisa terselesaikan," kata Yuke.
Ia juga merekomendasikan agar dinas terkait mensurvei dan menginventarisasi titik-titik saluran air yang kurang dari 40 centimeter di lingkungan RW Kumuh.
.jpg)
