Salah satu yang menjadi sorotan adalah kabel-kabel semrawut di sepanjang jalur utama. Menurut Agus, sebagian kabel berada di jalur kabupaten, namun tidak sedikit yang merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Sastra Winara Tegaskan Dukungan DPRD Kabupaten Bogor dalam Pemberantasan Korupsi Bersama KPK
“Yang jadi kewenangan kabupaten sudah mulai dibenahi. Tapi untuk jalur nasional dan provinsi tentu butuh koordinasi lintas instansi. Penataan ini keharusan, meski tahapannya harus kita sesuaikan dengan kewenangan,” tuturnya.
Agus menuturkan, seluruh aspirasi masyarakat yang diserap selama masa reses akan dibawa ke dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025. Proses pembahasan dijadwalkan dimulai pada awal Agustus mendatang bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor.
Melalui reses ini, ia berharap setiap masukan yang diterima dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Komitmen untuk mengawal aspirasi hingga terealisasi disebutnya sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. (CR-5)
