JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 kemarin, yang juga dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Menurut Sastra, forum koordinasi ini menjadi momentum krusial bagi seluruh unsur pimpinan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi yang selama ini menjadi kendala serius di berbagai daerah.
“Pemberantasan korupsi bukan semata menjadi tugas eksekutif, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintahan, termasuk legislatif. Oleh karenanya, kami dari DPRD Kabupaten Bogor menyambut baik serta siap mendukung penuh arahan dan program strategis KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Sastra Winara dengan penuh keyakinan dalam keterangannya diterima Senin, 14 Juli 2025.
Baca Juga: 5 Menteri Tinjau Pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor
Sastra menekankan bahwa komitmen DPRD ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan cerminan kesungguhan semua pihak untuk membenahi sistem birokrasi dan pengelolaan anggaran daerah. Salah satu peran utama DPRD adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Integritas anggota DPRD harus terus dijaga agar proses legislatif, terutama dalam penyusunan dan pengawalan kebijakan anggaran daerah, benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan bebas dari penyimpangan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
Untuk itu, Sastra menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara DPRD, eksekutif, lembaga pengawas, dan tentu saja KPK sebagai lembaga independen yang bertugas menindak praktik korupsi. Sinergi ini diyakini menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dan efektif.
Baca Juga: Polres Metro Bekasi Ungkap 15 Pelaku Kejahatan Jalanan, Termasuk Residivis Curanmor
Sasaran akhirnya, kata dia, adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghadirkan layanan pemerintahan yang adil dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. “Dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang konsisten, kita akan mampu menciptakan birokrasi yang melayani dan bukan dilayani, yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Kegiatan penguatan sinergi pemberantasan korupsi ini juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi. Dengan dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor dan pemerintah daerah, langkah-langkah strategis dari KPK diharapkan lebih maksimal dan berdampak nyata bagi perbaikan kualitas pemerintahan serta pembangunan di daerah. (Ril)
