JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memprioritaskan Program Normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan hal itu dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, Selasa 8 Juli 2025 kemarin.
Menurut Yuke, penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung tak dapat ditugaskan secara parsial. Dalam Perubahan APBD 2025, utamakan pembebasan lahan yang di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
"Secara anggaran mau difokuskan di Kali Ciliwung dulu, untuk normalisasi pembebasan dan lain-lain," ujar Yuke dalam keterangannya diterima Rabu, 9 Juli 2025.
Baca Juga: Viral! Banjir Underpass Kawasan Industri MM2100 Cikarang Airnya Bening, Netizen: Kayak Kolam Renang!
Berdasarkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, Dinas SDA mengajukan anggaran sebesar Rp158 miliar untuk pengadaan tanah normalisasi Sungai Ciliwung di Kelurahan Pengadegan, Cililitan, dan Cawang.
Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sistem polder dan prasarana di Sungai Apuran.
Yuke menyadari, penanganan banjir di Jakarta belum berdampak secara maksimal. Untuk itu, diperlukan penataan 13 Sungai Jakarta agar lebih siaga dalam menghadapi banjir kiriman.
Baca Juga: Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi Warga Terdampak Banjir
"Kita tahu, secara anggaran terbatas. Memang harus step by step dengan pertimbangan yang diprioritaskan penanganan banjir atau normalisasi di Ciliwung dulu," ungkap Yuke.
Selain itu, Yuke mengingatkan agar Dinas SDA juga memperhatikan sungai-sungai yang rawan terjadi banjir di sejumlah wilayah. Di antaranya, Sungai Mampang di Jakarta Selatan dan Sungai Krukut di Jakarta Barat.
.jpg)
