POSKOTA.CO.ID - Ribuan sopir truk di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis 19 Juni 2025 menentang rencana penerapan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (zero ODOL) yang akan diberlakukan mulai 2026.
Para pengemudi mengaku kebijakan ini akan mempersulit pekerjaan mereka, terutama karena sering terjepit antara tuntutan mematuhi aturan dan tekanan pemilik truk yang menginginkan muatan penuh demi keuntungan maksimal.
Kebijakan zero ODOL bertujuan memberantas kendaraan bermuatan berlebih yang selama ini menjadi penyebab kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.
Aturan ini sedang dalam proses finalisasi dan akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait penguatan logistik nasional.
Baca Juga: Out of Control Artinya Apa? Cuitan SBY Soal 5 Tokoh Dunia Bikin Geger di Tengah Konflik Israel-Iran
Dasar Hukum dan Dampak ODOL
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa Perpres ini akan menjadi bagian dari strategi penanganan angkutan barang ODOL.
"Ini akan menjadi satu bagian dari rencana Perpres yang sedang didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, yaitu Penguatan Logistik Nasional, dan ada satu elemen yang nanti menjadi bagian dari rencana aksi, yaitu penanganan angkutan barang kategori ODOL," ujar AHY dalam rapat di kantornya pada 6 Mei 2025.
Menurut data Bappenas, truk ODOL menjadi penyebab 10,5 persen kecelakaan lalu lintas nasional, tertinggi kedua setelah kendaraan angkutan orang (8 persen).
Selain itu, kerusakan jalan akibat muatan berlebihan memaksa pemerintah mengeluarkan Rp42 triliun per tahun untuk perbaikan infrastruktur.
Insentif dan Disinsentif untuk Pelaku Usaha
Pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi tegas bagi pelanggar. Namun, pembatasan ODOL dikhawatirkan menaikkan biaya logistik hingga dua kali lipat, sehingga perlu kajian lebih mendalam.
"Ada pembahasan tadi, insentif dan disinsentif, yang sedang kita hitung, supaya nanti ya efektif lah," tambah AHY.
Aturan yang Sudah Ada
Sebelumnya, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi terkait ODOL, antara lain:
- Permenhub No. 60/2019 tentang tata cara penetapan jenis dan fungsi kendaraan.
- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PP No. 55/2012 tentang batas muatan dan dimensi kendaraan.
Pengawasan dilakukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelabuhan, kawasan industri, dan ruas jalan rawan pelanggaran.
Presiden Prabowo Percepat Target Zero ODOL
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan target bebas ODOL pada akhir 2025, lebih cepat dari rencana awal 2026.
"Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero (truk ODOL). Pak Presiden setuju bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya yang kemudian semua jalan, baik tol maupun non-tol, tidak terjadi lagi ODOL ini beroperasi," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR, pada 8 Mei 2025.
Dampak Kerusakan Jalan dan Kerugian Negara
Lasarus, Ketua Komisi V DPR, mengungkapkan bahwa negara harus menganggarkan Rp 41 triliun per tahun untuk perbaikan jalan rusak akibat ODOL.
"Kami memprediksi biaya untuk akibat dari over dimension overloading ini, negara harus menyiapkan tiap tahun Rp 41 triliun dana preservasi," tegasnya.
Kerusakan ini juga berdampak pada penurunan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol, yang berimbas pada pembatasan kenaikan tarif dan gangguan investasi.
Baca Juga: Febrian Alaydrus Sebenarnya Siapa? Akun Pilot yang Tipu Staf Presiden Prabowo Kani Dwi Haryani
Pesan Keras untuk Pelaku Usaha
Lasarus meminta pengusaha logistik tidak mengorbankan keselamatan dan infrastruktur demi keuntungan.
"Kalau mau untung ya jangan nyusahin. Kan gitu saja pesan dari kami. Ya kalau untung, ya untung dengan cara benar, jangan nyusahin kita semua."
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap angka kecelakaan dan kerusakan jalan dapat ditekan, sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional. Namun, solusi konkret bagi para sopir truk yang terdampak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
