Aturan yang Sudah Ada
Sebelumnya, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi terkait ODOL, antara lain:
- Permenhub No. 60/2019 tentang tata cara penetapan jenis dan fungsi kendaraan.
- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PP No. 55/2012 tentang batas muatan dan dimensi kendaraan.
Pengawasan dilakukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelabuhan, kawasan industri, dan ruas jalan rawan pelanggaran.
Presiden Prabowo Percepat Target Zero ODOL
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan target bebas ODOL pada akhir 2025, lebih cepat dari rencana awal 2026.
"Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero (truk ODOL). Pak Presiden setuju bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya yang kemudian semua jalan, baik tol maupun non-tol, tidak terjadi lagi ODOL ini beroperasi," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR, pada 8 Mei 2025.
Dampak Kerusakan Jalan dan Kerugian Negara
Lasarus, Ketua Komisi V DPR, mengungkapkan bahwa negara harus menganggarkan Rp 41 triliun per tahun untuk perbaikan jalan rusak akibat ODOL.
"Kami memprediksi biaya untuk akibat dari over dimension overloading ini, negara harus menyiapkan tiap tahun Rp 41 triliun dana preservasi," tegasnya.
Kerusakan ini juga berdampak pada penurunan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol, yang berimbas pada pembatasan kenaikan tarif dan gangguan investasi.
Baca Juga: Febrian Alaydrus Sebenarnya Siapa? Akun Pilot yang Tipu Staf Presiden Prabowo Kani Dwi Haryani
Pesan Keras untuk Pelaku Usaha
Lasarus meminta pengusaha logistik tidak mengorbankan keselamatan dan infrastruktur demi keuntungan.
"Kalau mau untung ya jangan nyusahin. Kan gitu saja pesan dari kami. Ya kalau untung, ya untung dengan cara benar, jangan nyusahin kita semua."
