Aksi Kades Casmari ini pun sampai ke telinga Dedi Mulyadi. Ia meminta pejabat terkait untuk segera melakukan penyelidikan.
Meskipun Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi menyatakan bahwa aksi Casmari tidak melanggar Peraturan Bupati (Perbub) Cirebon Nomor 155 Tahun 2020.
Namun, Dedi Mulyadi tetap menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, Casmari sebagai pejabat publik harusnya bisa menjaga sikap dan moral.
“Menurut saya sebaiknya memang tidak dilakukan, karena beliau pejabat publik yang harus memberikan tauladan kepada masyarakat,” ujar Dedi.
Baca Juga: Warga Lebak Segel Kantor Desa Kerta, Kades Angkat Bicara
Tak main-main, Dedi bahkan mengeluarkan ultimatum akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di Cirebon jika Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) tidak menindaklanjuti.
“Kalau Inspektorat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu (pemeriksaan), maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon," kata Dedi.
Sementara itu, Kepala DPMD Jawa Barat Ade Afriandi juga menyayangkan sikap Casmari. Ade menegaskan bahwa Dana Desa yang rencananya dicairkan mulai Juli 2025 dengan nominal Rp130 juta per desa bisa ditunda.
"Jadi yang bisa kami lakukan, kami tunda bantuan keuangan untuk desa tersebut sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten," ucap Ade.
Penundaan ini tidak hanya berlaku untuk Desa yang dipimpin Casmari, tetapi juga desa-desa lain di Jawa Barat yang bermasalah.
