KPAD Bekasi Canangkan Rekayasa Sosial untuk Tangani Perundungan Anak

Minggu 15 Jun 2025, 16:33 WIB
Ilustrasi perundungan. (Sumber: Poskota/Arif Setiadi)

Ilustrasi perundungan. (Sumber: Poskota/Arif Setiadi)

PONDOK GEDE, POSKOTA.CO.ID - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menilai, penanganan kasus kekerasan anak tidak bisa sembarangan dan harus disertai pendekatan berbasis social engineering atau rekayasa sosial.

Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian menjelaskan, tindakan perundungan oleh anak-anak bisa jadi merupakan cerminan dari pola asuh dan lingkungan di rumah.

“Bisa saja perilaku bullying ini lahir dari rumah. Jadi yang harus dibenahi bukan hanya anak, tapi juga lingkungan keluarga. Karena mungkin saja pola asuh, pola didik, atau nilai-nilai di rumah ada yang keliru,” kata Novrian kepada Poskota, Minggu, 15 Juni 2025.

Novrian mengungkapkan, empati bisa tumbuh atau justru terhambat dari pola didik orang tua di rumah.

Baca Juga: Viral Anak Alami Gangguan Mental Akibat Dibully, Ini Dampak Nyata Perundungan Terhadap Anak

“Misalnya anak bawa bekal ke sekolah, lalu temannya minta. Anak cerita ke ibunya soal itu. Kalau orang tua kurang bijak, bisa saja bilang, ‘Jangan dibagi, nanti kamu lapar’. Padahal bisa saja ini momen untuk melatih empati. Dan ibunya bilang, ‘Oh teman kamu suka, besok ibu bikinin lebih ya, biar bisa berbagi’,” ucapnya.

Karena itu, ia menjelaskan, pembinaan tak hanya menyasar anak pelaku, tapi juga menyentuh keluarga agar pola pikir empati tertanam sejak di rumah.

“Kita akan bangun pendekatan empati, bukan persaingan, iri, marah atau benci. Dengan social engineering ini, diharapkan pelaku hari ini bisa berubah jadi pembela di masa depan,” ucap dia.

Setelah melakukan assessment di sekolah yang diduga menjadi lokasi perundungan di Jatibening, KPAD Kota Bekasi menyebut belum ada perhatian khusus dari pihak sekolah terhadap persoalan ini.

Baca Juga: Tanggal 4 Mei Memperingati Hari Anti Bullying Sedunia: Ini Sejarah dan Dampak dari Perundungan

“Sebenarnya perhatian sekolah memang kurang. Alur komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua korban juga tidak berjalan baik, tidak sinkron dengan harapan pelapor,” ujarnya.


Berita Terkait


News Update