"Kita bersurat juga ke Balai Kota, sama ke Kabupaten (Kepulauan Seribu) mengenai permasalahan ini," ujar dia.
Hal senada diungkapkan tokoh muda Kepulauan Seribu, Saipul Bahri. Ia mengatakan, seleksi kali ini berlangsung tertutup dan tak berpihak pada masyarakat lokal. Menurutnya, terdapat perbedaan mencolok antara proses yang dilakukan oleh Bappeda Jakarta dan Subanpeda Kepulauan Seribu.
"Ini bukan soal teknis saja, tapi soal keberpihakan. Warga pulau seolah disingkirkan dari awal, karena akses mereka terhadap informasi dan waktu sangat terbatas,” ucapnya.
Baca Juga: Kerap Dihadang Petugas, Warga Kepulauan Seribu Sulit Bertemu Bupati
Saipul menegaskan, rekrutmen semestinya menjadi peluang bagi putra-putri daerah yang memahami secara langsung tantangan dan potensi wilayah kepulauan.
“Jangan jadikan pulau ini sebagai ajang penempatan orang-orang luar yang tidak tahu apa-apa soal kondisi kami. Banyak warga kami yang mampu, tapi tidak diberi ruang,” tegas Saipul.
Kendati demikian, Saipul mendesak agar seleksi ini dievaluasi ulang secara menyeluruh, dan bila ditemukan pelanggaran, harus dilakukan rekrutmen ulang dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.
“Kami hanya ingin diberi kesempatan yang adil. Kalau panggung sudah disusun tapi kami hanya jadi penonton, itu bukan pembangunan itu pengabaian,” ujar Saipul. (CR-4)
