Berbagai pihak kini mendesak agar kegiatan pertambangan di Pulau Gag dan kawasan Raja Ampat dihentikan sepenuhnya. Seruan ini datang dari lembaga swadaya masyarakat, komunitas adat lokal, tokoh-tokoh agama, hingga pengamat hukum lingkungan. Mereka meminta pemerintah untuk meninjau ulang semua bentuk izin yang telah dikeluarkan, termasuk izin kontrak karya.
Selain itu, tekanan publik juga meningkat untuk mendorong revisi UU Kehutanan agar tidak lagi membuka ruang pengecualian yang dimanfaatkan oleh industri ekstraktif.
Kasus PT GAG Nikel di Raja Ampat merupakan contoh nyata kompleksitas antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Meskipun industri nikel memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi global khususnya untuk baterai kendaraan listrik eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ekosistem yang tak tergantikan.
Diperlukan reformasi tata kelola perizinan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat adat dalam setiap keputusan strategis yang berdampak pada lingkungan. Ke depan, Indonesia harus menempatkan konservasi sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
.png)
