Covid-19 2025 Jadi Ancaman Serius! MPR Serukan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Kamis 05 Jun 2025, 11:35 WIB
Lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2025 tingkatkan kewaspadaan masyarakat. (Sumber: Freepik)

Lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2025 tingkatkan kewaspadaan masyarakat. (Sumber: Freepik)

POSKOTA.CO.ID - Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali menghadapi tantangan serius dalam sektor kesehatan masyarakat.

Terjadinya peningkatan jumlah kasus COVID-19 di sejumlah wilayah mengingatkan publik akan pentingnya edukasi hidup sehat dan respons kolaboratif antar pemangku kebijakan.

Kementerian Kesehatan RI mencatat adanya peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan sejak awal Mei 2025, dengan laporan Rumah Sakit Puri Medika Jakarta mencatat 151 kasus aktif yang terverifikasi.

Meskipun angka ini belum mendekati skala pandemi terdahulu, lonjakan tersebut menandai urgensi kesiapan sistem kesehatan dan kesadaran masyarakat.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan

Dalam menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyerukan peningkatan kesadaran adaptif masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kebiasaan hidup sehat harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Ketahanan masyarakat akan semakin kuat apabila kita bersama-sama menerapkan gaya hidup sehat dan protokol kesehatan secara konsisten," ujarnya dalam diskusi daring Forum Denpasar 12 yang berlangsung pada 28 Mei 2025.

Lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara tetangga seperti Hong Kong dan Singapura juga mengalami gelombang baru infeksi virus, memicu kekhawatiran regional terhadap mutasi virus yang beredar.

Baca Juga: Kemenkes Catat 7 Kasus Covid-19 Subvarian Omicron JR1 Sejak Mei 2025, Walaupun Fatality Rate Rendah, Tetap Diimbau Waspada

Namun, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa varian yang saat ini menyebar belum menunjukkan gejala berat, walaupun kewaspadaan tetap menjadi kunci utama.

Pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat diminta untuk bersinergi. MPR RI menekankan bahwa penanganan pandemi tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kolaborasi nasional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, hingga sektor ekonomi menjadi langkah strategis yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih luas dan menjaga stabilitas kehidupan sosial.

Dr. Cashtri Meher, Ketua Protokol Kesehatan DPP Partai NasDem, menambahkan bahwa peningkatan kembali disiplin protokol kesehatan merupakan tindakan preventif yang efektif. Ia menyerukan agar masyarakat tidak menganggap remeh ancaman ini.

Baca Juga: 38 Orang di Jakarta Positif Covid-19 Varian Baru, Ketahui Gejala dan Cara Antisipasinya

"Kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga menjadi fondasi dalam membangun kembali budaya disiplin kesehatan," tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Nafa Urbach. Ia menyoroti pentingnya edukasi risiko serta pemahaman masyarakat mengenai etika kesehatan publik.

"Etika sederhana seperti menutup mulut saat batuk atau menjaga jarak ketika sakit bisa menurunkan risiko penularan secara signifikan," katanya.

Sebagai langkah konkrit, sejumlah strategi edukatif mulai digulirkan. Sekolah, pasar, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya menjadi sasaran utama kampanye protokol kesehatan.

Baca Juga: Dinkes Jabar Akui Stok Vaksin Covid-19 Habis, Ini Langkah Antisipasinya

Pemerintah daerah diminta untuk aktif mendistribusikan informasi serta menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai.

Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, menyatakan bahwa masyarakat harus meningkatkan imunitas tubuh melalui gizi seimbang, istirahat cukup, dan gaya hidup aktif.

Ia juga mengingatkan pentingnya vaksinasi booster bagi kelompok rentan dan tenaga kesehatan.

Dalam konteks ini, peran media massa dan platform digital juga sangat penting untuk menyebarkan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan publik.

Penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan harus ditangkal dengan pendekatan edukatif dan berbasis data.

MPR RI sendiri tengah menyusun strategi kebijakan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap pandemi dan bencana kesehatan.

Fokus utama adalah mendorong sistem kesehatan yang inklusif dan responsif, serta memperluas literasi kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Situasi pandemi yang dinamis membutuhkan pendekatan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif.

Lonjakan kasus di 2025 ini seharusnya menjadi pengingat bahwa krisis kesehatan tidak boleh dianggap selesai meski gejala yang muncul tergolong ringan.

Upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan upaya edukasi dan penguatan sistem kesehatan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang terus berubah, solidaritas nasional dan perilaku hidup sehat menjadi pondasi utama dalam menjaga keselamatan kolektif.

Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, maupun pelaku usaha, perlu mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang sehat. fre


Berita Terkait


News Update