POSKOTA.CO.ID - Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program diskon tarif listrik yang seharusnya berlaku pada Juni dan Juli 2025.
Kebijakan ini dibatalkan setelah evaluasi menunjukkan proses penganggaran tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan nilai lebih besar.
Pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer akan menerima Rp300.000 per bulan atau total Rp600.000 untuk dua bulan ke depan.
Keputusan ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.
Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Diskon Tarif Listrik 50 Persen Juni 2025 Batal Diberikan
Alasan Pembatalan: Proses Penganggaran Terlambat
Sri Mulyani menjelaskan, pembatalan diskon listrik disebabkan oleh keterlambatan proses penganggaran.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," ujarnya.
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke program BSU dengan nilai lebih besar.
Subsidi upah dinaikkan dari Rp150.000 menjadi Rp300.000 per bulan, sehingga penerima akan mendapatkan total Rp600.000 untuk periode Juni-Juli 2025.
"Yang (diskon tarif listrik) itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah," tegas Sri Mulyani.
