BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - DPRD Jawa Barat (Jabar) tengah menggodok Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Abdul Karim. Menurutnya pembahasan tentang pembinaan BUMD ini lebih ke arah tata kelola bukan pembinaannya.
Melalui adanya regulasi ini diharapkan pengelolaan perusahaan plat merah ini dapat lebih baik dan membawa keuntungan untuk pemda dan manfaat bagi masyarakat.
"Saya berharap Raperda ini juga mengarah pada tata kelola BUMD, bukan hanya pembinaan. Sehingga BUMD yang ada bisa dapat diketahui bagaimana program dan strategi yang bakal dilakukan dalam jangka waktu panjang untuk pengembangannya dengan tingkat keberhasialnnya yang terukur," kata Abdul dalam keterangan resmi.
Baca Juga: Kunjungi SMKN 1 Garut, Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Dorong Penggunaan PLTS Atap di Seluruh Sekolah
"Yang jelas, selama dekade ini dilihat dari keuntungan yang diberikan BUMD terhadap pemda. Dikatakan mereka sehat dan terukur ya dari tingkat keberhasilannya, targetnya yang bisa diberikan ke pemda. Kami lihat hanya ada beberapa BUMD yang berikan keuntungan maksimal, lainnya harus diperbaharui, salahnya di mana sehingga tak bisa lakukan itu," ucapnya menambahkan.
Menurutnya, tata kelola BUMD ini menjadi penting karena memiliki sifat yang lebih luas dibanding dengan pembinaan, misalkan menyangkut pedoman-pedoman yang harus diterapkan BUMD. Mengingat pengelolaan merupakan hak setiap BUMD.
"Subtansi dari Raperda ini tentu saja bertujuan untuk memperbaiki suatu hal yang baik yang sudah dilakukan BUMD untuk menjadi lebih baik lagi. Intinya Pemda bersama DPRD sepakat bahwa ini mesti dilakukan pembenahan-pembenahan," kata anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam hal ini DPRD berperan untuk mengawasi. Mengingat dalam pengelolaan BUMD terdapat penggunaan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
