JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, penimbunan stok pangan di Jakarta disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah.
"Sehingga menurut saya itu pengawasannya yang harus ditingkatkan dalam itu mengaktifkan RT/RW untuk mengawasi," kata Trubus kepada Poskota, Kamis, 8 Mei 2025.
Trubus menyampaikan, tunjangan RT/RW ditambah seiring dengan keterlibatan dalam pengawasan terhadap dugaan penimbunan stok pangan.
"Kalau memang dicurigai di situ (wilayahnya RT/RW tersebut) segera dilaporkan melalui JAKI. Jadi kan ada aplikasi JAKI itu, dilaporin aja di situ," ujarnya.
Baca Juga: Stok Pangan Aman hingga Lebaran, Pemprov Jakarta Minta Masyarakat Tak Panic Buying
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga diharapkan tegas membongkar tempat yang terindikasi sebagai penimbun stok pangan.
"Tempat yang dipakai untuk menimbun itu dibongkar. Sehingga tempat yang dipakai untuk nimbun itu dibongkar, difungsikan (untuk tempat bermanfaat) lainnya," ucap dia.
Menurutnya, Pemprov Jakarta juga bisa melibatkan organisasi masyarakat (ormas) untuk memantau tempat-tempat yang dicurigai.
"Di Jakarta banyak ormas. Nah ormas itu juga bisa kan dilibatkan untuk mantau mengenai penimbunan-penimbunan (stok pangan)," katanya. (CR-4)
