POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan beras telah membantu jutaan keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Namun, pada tahun 2025, banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa dana bansos tidak mengalami peningkatan signifikan meskipun kebutuhan ekonomi terus meningkat.
Baca Juga: Cek NIK KTP, Bisa Dapat Bansos PKH Rp750.000 Tahap 2, Ini Prosedur Pencairannya di Mei 2025
Keterbatasan Anggaran Negara
Salah satu alasan utama mengapa dana bansos tidak bertambah adalah keterbatasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp504,7 triliun untuk program perlindungan sosial pada tahun 2025, yang mencakup berbagai bansos seperti PKH, BPNT, dan program makan bergizi gratis.
Angka ini memang besar, namun tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Alokasi bansos telah dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal, di mana pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan belanja sosial dengan sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan.
Dengan adanya prioritas baru seperti program makan bergizi gratis yang menargetkan 3 juta anak, anggaran bansos reguler seperti PKH dan BPNT tidak dapat ditingkatkan secara substansial karena dana dialihkan ke inisiatif lain.
Fokus pada Ketepatan Sasaran
Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menjadi acuan utama untuk memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
