POSKOTA.CO.ID - Kasus tawuran pelajar yang makin merajalela di Jakarta membuat Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil langkah serius. Salah satu kebijakan yang tengah dievaluasi adalah pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai sanksi bagi pelajar yang terlibat tawuran.
Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko, menyebutkan bahwa pencabutan KJP Plus selama ini belum efektif memberi efek jera. Karena itu, pihaknya kini sedang mempertimbangkan opsi hukuman baru yang lebih tegas dan ampuh.
"Itu akan jadi bagian dari evaluasi kami untuk menentukan arah kebijakan ke depan," ujar Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Gelar Penyuluhan Antitawuran kepada Pelajar SMA
Meski begitu, Sarjoko belum mengungkapkan secara detail bentuk sanksi yang akan diterapkan. Menurutnya, keputusan akhir tetap harus melalui persetujuan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
"Setiap kebijakan apapun, pasti kami laporkan dulu ke pimpinan," jelasnya.
Disinggung soal kemungkinan meniru kebijakan di Jawa Barat, di mana pelajar nakal dikirim ke barak militer. Sarjoko menegaskan hal itu belum ada dalam rencana.
"Saat ini belum ada wacana ke arah sana," tegasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menolak meniru cara Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang mengirim pelajar pembuat onar ke barak TNI untuk dididik dengan metode ala militer.
"Jakarta punya caranya sendiri," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat 2 Mei 2025.
