POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membuat sejarah dengan menghadiri peringatan Hari Buruh (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei.
Kehadirannya di tengah ribuan buruh menjadi momen langka, mengingat terakhir kali seorang presiden hadir dalam perayaan May Day adalah pada era Presiden Soekarno 60 tahun silam.
Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu buruh, Prabowo menyampaikan sejumlah komitmen untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja serta kesejahteraan mereka.
Janji-janji tersebut mencakup penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, hingga percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Baca Juga: Presiden Hadiri May Day 2025: Ini Sederet Janji Prabowo Usai Aksi Hari Buruh di Monas
Penghapusan Sistem Outsourcing dengan Pertimbangan Iklim Investasi
Salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo adalah rencana penghapusan sistem outsourcing. Ia berjanji akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk segera mengkaji kebijakan ini.
“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional ingin segera menghapus outsourcing,” tegas Prabowo.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan investor. “Tapi kita juga realistis harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka kalian tidak kerja,” ujarnya. Prabowo menyerukan kolaborasi antara buruh dan investor untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Wadah Aspirasi Pekerja
Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari perwakilan buruh seluruh Indonesia. Dewan ini bertugas memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi yang berdampak pada pekerja.
“Dewan ini juga akan mempelajari iklim investasi untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan buruh dan investor,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memastikan suara buruh didengar dalam pengambilan kebijakan.
Baca Juga: Janji Prabowo di Hari Buruh 2025: Sistem Outsourcing Bakal Dihapus, Ini Dampaknya bagi Pekerja
Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Presiden juga berkomitmen memperjuangkan RUU PPRT, yang selama ini tertunda. Pembahasan RUU ini akan dimulai pekan ini, seiring dengan peringatan May Day.
“Kita harus memastikan semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, mendapatkan perlindungan yang layak,” tegas Prabowo.
RUU ini diharapkan memberikan payung hukum bagi pekerja domestik yang kerap rentan terhadap eksploitasi.
Perlindungan Pekerja Sektor Kelautan dan Satgas PHK
Prabowo juga menyoroti nasib pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Ia berencana membentuk undang-undang khusus untuk melindungi hak-hak mereka.
Selain itu, pemerintah akan membentuk Satgas PHK untuk membantu buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. “Kita harus memastikan bahwa buruh yang terkena PHK mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai,” ungkapnya.
Baca Juga: Singgung Soal Badai PHK, Massa Demo Hari Buruh Tuntut Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja
Menjaga Keseimbangan antara Hak Buruh dan Iklim Investasi
Secara keseluruhan, janji-janji Prabowo di May Day 2025 berfokus pada peningkatan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan kepentingan investasi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kehadiran Prabowo dalam peringatan Hari Buruh menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendengarkan aspirasi pekerja.
Namun, implementasi janji-janji ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan baru dalam membawa perubahan bagi kaum buruh Indonesia.
.jpg)
