BANDUNG, POSKOTA.CO.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (APPMBGI) Jawa Barat menggelar acara sosialisasi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada 7 DPD 2 tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, bertempat di Widuri Indonesian Restauran Jln Ciliwung, Kota Bandung Selasa 17/03/2026.
Ketujuh wilayah tersebut mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Garut, dan Depok.
Ketua Umum APPMBGI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng. menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan daerah prioritas nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni hampir mencapai 50% dari total anggaran nasional.
Untuk memastikan program berjalan optimal, APPMBGI fokus pada penguatan kapasitas pengelola dapur melalui:
Sertifikasi Profesi: Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MBG, asosiasi memfasilitasi sertifikasi untuk pengusaha dan pengelola dapur agar memiliki standar kompetensi yang diakui.
Keamanan Pangan dan Higiene: Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar sanitasi lingkungan dan kebersihan (SLHS), HACCP, serta sertifikasi halal.
Manajemen Gizi: Pelibatan ahli gizi untuk memastikan menu yang disajikan tidak hanya gratis, tetapi memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
APPMBGI juga memperkenalkan unit usaha "Visi Makan Bergizi Gratis" untuk mengamankan rantai pasok bahan baku bagi para anggota. Inisiatif ini bertujuan melindungi pengelola dapur dari risiko penipuan transaksi bahan baku yang kerap terjadi di lapangan.
Selain itu, APPMBGI meluncurkan program food waste untuk menangani limbah dapur, baik limbah basah maupun plastik, demi mendukung keberlanjutan lingkungan di setiap wilayah operasional dapur.ungkapnya
Dalam kegiatan tersebut, ketua APPMBGI Jawa Barat Yanuar Ady Saputra, S.E., menambahkan pentingnya kolaborasi antar wilayah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan yang selama ini belum mendapatkan solusi konkret.
APPMBGI Jabar hadir sebagai jembatan antara para pemilik dapur dengan kebijakan pemerintah.
