POSKOTA.CO.ID - Pada 1 Mei 2025, ribuan buruh dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.
Peringatan yang dirayakan setiap tahun ini merupakan simbol perjuangan kelas pekerja untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan bermartabat.
Yang menjadi perhatian utama pada perayaan May Day 2025 ini adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Ia menjadi Presiden RI kedua yang hadir langsung dalam perayaan tersebut, setelah Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.
Kehadirannya dipandang sebagai bentuk komitmen langsung dari pemerintah dalam mendengarkan aspirasi buruh dan menindaklanjuti dengan kebijakan nyata.
Acara tersebut diperkirakan dihadiri oleh lebih dari 200 ribu buruh, keluarga mereka, serta masyarakat umum yang turut mendukung semangat solidaritas dan perlawanan terhadap ketimpangan struktural dalam hubungan industrial.
Baca Juga: NIK e-KTP Anda Tersaring Jadi Penerima BPNT? Cek Sekarang, Saldo Dana Bansos Rp600.000 Siap Cair
Janji Politik Prabowo di Hadapan Buruh
Dalam pidatonya yang disampaikan dengan penuh semangat, Presiden Prabowo menyampaikan serangkaian janji yang mencerminkan keinginannya untuk mentransformasi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
1. Penghapusan Sistem Outsourcing
Salah satu tuntutan utama buruh yang selama ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan adalah sistem kerja outsourcing. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mempelajari dan menghapus sistem ini melalui Dewan Kesejahteraan Nasional.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo.
Langkah ini menjadi angin segar bagi para pekerja yang selama ini berada dalam sistem kerja tidak pasti dan minim perlindungan sosial.
2. Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Prabowo juga menyatakan komitmennya dalam mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Undang-undang ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan serikat buruh, namun belum menemui titik final.
