2. Kolaborasi dengan Swasta dan Komunitas: Gandeng perusahaan seperti Gojek atau Blue Bird untuk menyediakan shuttle bus gratis dari permukiman ASN ke titik transportasi umum.
3. Uji Coba Bertahap: Terapkan kebijakan secara bertahap—misalnya, mulai dari 10% ASN di zona infrastruktur siap—sebelum diberlakukan ke seluruh instansi.
Baca Juga: Transportasi Umum Jadi Sarana Kadis PPKUKM Dengarkan Aspirasi Warga
“Kami siap membantu pemprov memetakan titik rawan dan merancang skema mitigasi. PSI juga mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi DPRD-Pemprov untuk memantau realisasi kebijakan mingguan,” papar Kevin Wu.
Ia menambahkan, insentif bagi ASN perlu dipertimbangkan. “Contohnya, berikan tunjangan transportasi tambahan atau poin reward yang bisa ditukar dengan fasilitas publik. Dengan begitu, ASN merasa didukung, bukan dipaksa.”
Di akhir pernyataannya, Kevin Wu menekankan pentingnya transparansi. “Mari buka data secara real-time: berapa persen ASN yang sudah beralih, di mana titik padat, apa keluhan mereka. Evaluasi terbuka ini kunci perbaikan kebijakan. PSI siap jadi mitra kritis yang mendorong, bukan menghalangi,” tutupnya.
.jpg)
