Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat mengganggu sistem tata kelola yang telah dirancang untuk bersifat desentralistik dan partisipatif.
Namun, pandangan lain menyebut bahwa aksi Dedi bisa menjadi cambuk bagi wali kota atau bupati yang pasif. Seperti dikatakan Prof. Muradi, tindakan Gubernur Dedi dapat mendorong Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan kepala daerah lainnya untuk lebih peka dan responsif terhadap keluhan warga.
Baca Juga: Tak Perlu Repot, Ini Cara Undang Teman ke Grup Instagram Lewat Kode QR
Solusi dan Rekomendasi Kebijakan
Agar tidak terjadi ketimpangan dalam implementasi kewenangan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
- Sosialisasi UU No. 23/2014 secara masif kepada masyarakat agar publik memahami batas tanggung jawab tiap level pemerintahan.
- Koordinasi intensif antara gubernur dan bupati/wali kota sebelum melakukan aksi penanganan masalah lapangan.
- Penguatan kapasitas kepala daerah tingkat kabupaten/kota agar lebih responsif dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan daerahnya.
- Pengawasan oleh DPRD provinsi maupun kabupaten/kota terhadap praktik-praktik kewenangan yang berpotensi tumpang tindih.
Menjaga Sinergi dalam Otonomi Daerah
Polemik terkait aksi langsung Gubernur Dedi Mulyadi sesungguhnya menjadi pembelajaran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan efektif, penting bagi semua level pemerintahan untuk saling menghormati batas kewenangan masing-masing sesuai konstitusi.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang sehat.
Kepemimpinan yang proaktif seperti Dedi Mulyadi tetap diperlukan, namun harus dibarengi dengan komunikasi, koordinasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Polemik seputar aksi langsung Gubernur Dedi Mulyadi dalam menata PKL dan trotoar di wilayah kota/kabupaten membuka ruang diskusi tentang peran gubernur dalam sistem pemerintahan daerah.
Dengan memahami regulasi dan menciptakan sinergi antarlevel pemerintahan, maka harmoni dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat terjaga, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.
