POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kebijakan baru yang mulai berlaku pada Januari 2025.
Dilansir dari channel YouTube INFO BANSOS pada Rabu, 1 Desember 2024. Salah satu kebijakan penting adalah pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok.
Langkah ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat.
PPN 0% untuk Kebutuhan Pokok
Barang dan jasa yang tetap dikenakan PPN 0% meliputi bahan makanan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, serta layanan penting seperti jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, air minum, dan rumah sederhana. Kebijakan ini memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa beban pajak tambahan.
Baca Juga: Berikut Informasi Lengkap Mengenai Penyaluran Dana Bansos 2025, Simak Selengkapnya di Sini
Paket Stimulus Sosial
Selain pembebasan PPN, pemerintah meluncurkan 10 program bantuan sosial (bansos) dan subsidi dengan total nilai stimulus mencapai Rp38,6 triliun. Berikut rincian program tersebut:
- Makan Bergizi Gratis
Program ini menyediakan makanan bergizi untuk siswa PAUD hingga SMA serta santri pesantren, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Program dimulai bertahap pada 2 Januari 2025.
- Bantuan Beras 10 Kg
Sebanyak 16 juta penerima bantuan pangan akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama Januari dan Februari 2025.
- Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) akan disalurkan dalam 4 hingga 6 tahap, tergantung metode penyalurannya.
- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Penerima akan mendapatkan Rp200.000 per bulan yang disalurkan setiap 2 atau 3 bulan.
- Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendidikan untuk siswa SD hingga SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, termasuk peserta pendidikan nonformal.
- KIP Kuliah
Mahasiswa perguruan tinggi negeri akan menerima bantuan uang saku berdasarkan klaster wilayah dan akreditasi program studi, mulai Rp800.000 hingga Rp1,400,000 per bulan.
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
Pemerintah menanggung iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Diskon Tarif Listrik
Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya hingga 2.200 VA berlaku selama Januari-Februari 2025.
- Insentif Kelas Menengah
Stimulus berupa pembebasan PPN 12% untuk properti dengan harga hingga Rp5 miliar, kendaraan listrik tertentu, dan insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja sektor padat karya.
- Insentif Pelaku Usaha
UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dibebaskan dari PPh. Selain itu, sektor industri padat karya mendapat subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin.
Dukungan APBN 2025
Total alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025 mencapai Rp504,7 triliun, yang mencakup berbagai program bansos untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.
