Din Syamsudin juga menyoroti terkait bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. Ia menilai jika bansos semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan politik.
"Oleh karena itu, apa yang terjadi dan tadi dikatakan, bukan hanya Pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi," kata Din Syamsudin.
"Tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. maka kehidupan bernegara telah luntur, roboh, rusak, dirusakan yang melakukan itu (adalah) Presiden Jokowi," sambungnya.
Terpisah, Mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut dalang dari indikasi kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 yakni Presiden Joko Widodo.
"Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil. Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini," kata Fachrul di lokasi aksi.
Padahal, Fachrul mengingat betul saat Jokowi dilantik, janji-janji Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, termasuk menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas politik akan dilakukan.
Namun pada faktanya, hal itu justru berbanding terbalik. Terkait indikasi kecurangan pemilu 2024, justru Jokowi dinilai sebagai dalang, apalagi Jokowi sebagai pemegang kekuasaan.
"Berarti beliau telah melanggar sumpahnya, selanjutnya KPU yang mestinya organisasi mandiri, independen menurut konstitusi diacak-acak, kemudian beliau mengacak-acak. Kemudian beliau mengacak-acak," tukasnya.
Fachrul juga menyoroti terkait anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang langgeng maju menjadi cawapres Prabowo Subianto dengan cara mengangkangi konstitusi.
"MK yang seharusnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi Wapres. Ini semuanya sangat mengecewakan kita semua," ungkapnya. (Pandi)
