“Perenungan diri menjadi penting agar tidak terlena oleh banyaknya pujian dan sanjungan yang datang silih berganti. Kadang, tak semua sanjungan itu tulus. Yang berlebihan dapat memabukkan hingga menciptakan kesombongan,”
-Harmoko-
Menyampaikan aspirasi tidaklah dilarang, bahkan dilindungi oleh undang-undang sebagai cermin negara berdasarkan konstitusi.
Tentu, aspirasi akan beragam, karena tidak selamanya sejalan dan sehaluan atas sebuah kebijakan, tetapi patut diyakini tujuannya untuk perbaikan dan kemajuan bersama.
Itulah sebabnya menyerap aspirasi menjadi kewajiban.
Bahwa di dalamnya terdapat penolakan dan dukungan atau ada yang mengapresiasi atau mengkritisi, patut disikapi secara bijak.
Jangan lantas memposisikan pemberi aspirasi sesuai tema aspirasinya. Yang mendukung atau setuju disebut "pro", yang tidak mendukung atau tidak setuju dikatakan "anti" sehingga perlu “dikebiri”.
Jika ini yang dikemas akan membangun komunikasi kontradiksi, bukan harmonisasi, situasi yang sangat dibutuhkan saat ini. Lebih-lebih di tahun politik, jelang pilpres, yang kian hari suasana semakin dinamis, jika tidak dikatakan menghangat.
Patut diingat, negeri ini berdiri atas kehendak rakyat, perjuangan seluruh rakyat, bukan orang perorang.
Begitupun tujuan negeri ini didirikan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya adil dalam perlakuan terhadap setiap warga negara meliputi setiap aspesk kehidupan, termasuk dalam menyerap aspirasi.
