JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggaran subsidi energi dalam kurun waktu periode 2015-2019 banyak dialihkan pemerintah untuk program lain.
Pernyataan ini datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.
Dia menilai sebenarnya masyarakat sudah cukup banyak mengalah.
Pemerintah sudah seharusnya tetap menanggung subsidi energi , apalagi perekonomian nasional masih belum pulih sepenuhnya akibat dihantam pandemi COVID-19.
Subsidi energi seharusnya tidak akan terlalu membebani APBN apabila pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih baik agar tidak terjadi kebocoran subsidi. Seperti halnya yang terjadi pada solar dan juga elpiji. Terkait gas elpiji tiga kilogram misalnya, semua orang bisa membeli tanpa terkecuali, sehingga bisa dipastikan subsidinya tidak tepat sasaran.
“Belum ada kenaikan harga BBM jenis subsidi saja, dari mulai Januari kita menghadapi elpiji 12 kg naik, BBM non subsidi Pertamax juga sudah naik cukup signifikan. Itu saja inflasinya hampir menyentuh lima persen di Juli. Apalagi kalau subsidi kuotanya berkurang atau subsidinya berkurang sehingga harganya naik di level masyarakat,” ucap Bhima Yudhistira seperti dikutip dari VOA pada Sabtu (13/08/2022).
Dia melanjutkan,“Ini akan memicu kenaikan inflasi yang siginifikan dan itu tidak bisa diobati dengan jaring pengaman sosial yang ada sekarang. Mau ngasih berapa bantuan tunai kepada masyarakat untuk kompensasi?”
Pemerintah kerap memprioritaskan proyek besar strategis nasional yang tidak berdampak langsung dengan hajat hidup orang banyak dan stabilisasi harga bahan pokok di dalam negeri.
Seperti proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang cukup membebani anggaran negara.
Karena itu dia menyarankan keuntungan atau windfall profit komoditas yang didapat oleh negara pada tahun ini harus diatur sedemikian rupa dalam manajemen fiskal untuk mengatasi pembengkakan subsidi energi tersebut.
Bhima Yudhistira mengatakan jika pemerintah bisa menghemat berbagai proyek yang tidak terlalu prioritas atau penting untuk dijalankan maka masih akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk menambah alokasi subsidi BBM.
“Ya harus dipertahankan karena stimulus ekonomi sekarang untuk menjaga inflasi tetap terkendali adalah subsidi energi. Bukan hanya BBM tapi tarif listrik untuk golongan 900 VA ke bawah dan elpiji tiga kg. Mau tidak mau harus dilakukan di tahun 2022,” tuturnya.
“Harapannya kalau di 2023 sudah mulai turun harga minyak mentah maka secara otomatis subsidi energi bisa mengalami penurunan,” pungkas Bhima Yudhistira. ***
