Timwas Bencana DPR Beberkan Keluhan Korban Bencana NTB ke Pemerintah

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI gelar  rapat kerjanya dengan sejumlah menteri terkait, guna mengetahui perkembangan lanjutan penanganan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah di Ruang Rapat Pansus B lantai 2 Gedung Nusantara II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Dari jajaran pemerintah hadir para utusan dari Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial. Selain itu juga, Kepala BNPB, Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa, Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Utara, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Timur, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Tengah, Serta Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Mataram. Saat membuka rapat, Fahri Hamzah membeberkan hasil temuan berdasarkan masukan dan komplain dari warga korban terdampak bencana gempa, seperti belum tuntasnya penyaluran jaminan hidup maupun santunan dari pemerintah pusat. "Karena itu, kami meminta pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan hidup, maupun santunan lainnya bagi warga yang belum tuntas tersebut," pinta Ketua Timwas Bancana DPR RI itu. Selain itu, menurut Fahri diperlukan perbaikan data BKA, BPJS subsidi atau BPI dan jaringan pengamanan sosial lainnya, yang disesuaikan dengan data korban gempa. "Untuk merespon beberapa temuan tersebut, maka pada rapat kerja hari ini, kita ingin fokus agar pihak pemerintah menjawab beberapa isu itu," ucapnya. Pertama, dari Kementerian Keuangan terkait alokasi pembiayaan penanganan bencana khususnya NTB yang sudah dicairkan. Kedua adalah rencana kas untuk penanganan lanjutan dampak bencana NTB yang akan atau belum dicairkan. Kemudian dari Kementerian Sosial, kata Fahri, Timwas Bencana DPR menginginkan penuntasan data BKA dan jaring pengamanan sosial lainnya, pada daerah yang terdampak bencana khususnya NTB. "Juga realisasi satu juta ahli waris, dan jaminan hidup, juga rencana kas yang belum terealisasikan. Kami mohon juga kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi sistem pembiayaan kendaraan penanganan bencana," katanya. BNPB, tambah Fahri, perlu menyampaikan rencana realisasi lanjutan untuk dana stimulan bantuan pembangunan rumah, termasuk rencana pembiayaan pembangunan fasilitas publik pada daerah terampak gempa, khususnya di NTB. "Kami juga berharap BNPB menyampaikan proses pemutakhiran data gempanisasi untuk penerima bantuan stimulan pembangunan rumah. Juga evaluasi kelembagaan penanganan bencana yang menggunakan struktur ad hoc," pungkas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.  (rizal/win)