Jokowi Minta Pemerintah Pusat Hapus Pajak Impor Bus Transjakarta

JAKARTA (Pos Kota) - Gubernur Jokowi mendesak pemerintah pusat menghapus pajak impor pembelian Bus Transjakrta. Kebijakan ini untuk menekan dana Angggaran Pendapatan Belanja (APBD). Bila dihapus, pajak impor bisa dialokasikan kesejahteraan warga miskin. Anggaran untuk mendatangkan satu Bus gandeng Transjakarta mencapai Rp3 miliar sampai dengan Rp4 miliar. “Bayangkan berapa duit yang dikeluarkan, karena kita akan mendatangkan ratusan bus gandeng,” ucap Jokowi sambil mengaku pajak impor busway dirasa sangat berat, Sabtu (9/11). Ada 1.000 unit bus yang akan tiba secara bertahap di Jakarta hingga Desember 2014. Jokowi merasa cemburu terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menghapus pajak mobil murah low cost green car (LCGC) hingga nol persen. “Padahal itu untuk angkutan pribadi. Sedangkan armada busway digunakan untuk angkutan umum.” Seputar permintaan agar pajak impor busway dihapus atau diringankan, Jokowi mengaku sudah melayangkan surat ke pemerintah pusat. Tetapi, hingga kini surat tersebut belum memperoleh jawaban. Padahal armada busway tersebut akan digunakan awal tahun 2014 ini. "Maunya bus sedang atau Transjakarta di Jakarta diberi keringanan pajak, bila perlu nol persen. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Mestinya diberilah, toh ini untuk warga, bukan untuk mobil pribadi,” harapnya. HAMBAT PROGRAM DKI Tingginya pajak impor untuk armada angkutan umum dirasa menghambat program Pemprov DKI Jakarta. "Kalau mobil murah diberikan pajak nol persen, transportasi harusnya murah juga, diberikan pajak nol persen, mestinya gitu," ujarnya. Ketua DPRD Ferial Sofyan mendukung upaya Jokowi tersebut. “Dewan turut mendorong t agar pajak impor bagi armada busway dihapus atau diberi keringanan,” katanya. (john/st)