POSKOTA.CO.ID - Kabar menggembirakan kembali hadir bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjelang penutupan tahun 2025. Memasuki pertengahan Desember, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2025 terpantau berlangsung cepat, masif, dan relatif merata di berbagai wilayah Indonesia.
Sejak pagi hingga malam hari, laporan masuknya saldo ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terus bermunculan, menandai percepatan realisasi bantuan sosial yang dinanti masyarakat.
Berdasarkan pantauan di berbagai kanal informasi publik mulai dari komunitas penerima bantuan sosial di media sosial hingga laporan langsung KPM pencairan BPNT Desember 2025 dilakukan melalui bank penyalur Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Aktivitas transaksi yang padat membuat banyak KPM akhirnya dapat bernapas lega, terutama di tengah tekanan kebutuhan akhir tahun.
Pada BPNT tahap 4, pemerintah menyalurkan bantuan untuk alokasi tiga bulan sekaligus, mencakup Oktober, November, dan Desember 2025.
Skema bantuan masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yaitu Rp200.000 per bulan, sehingga total dana yang diterima KPM mencapai Rp600.000 dalam satu kali pencairan. Ribuan laporan menunjukkan saldo tersebut telah masuk ke KKS, termasuk kartu lama yang telah digunakan sejak 2018.
Menariknya, tidak sedikit KPM yang melaporkan saldo masuk melebihi Rp600.000, bahkan mencapai jutaan rupiah. Setelah ditelusuri, nominal tersebut merupakan akumulasi pencairan BPNT yang cair bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4.
Kombinasi dua bantuan ini menjadi bantalan ekonomi penting bagi keluarga rentan, khususnya lansia, ibu hamil, dan keluarga dengan anak usia sekolah.
Sebaran Wilayah Pencairan BPNT Tahap 4 2025
Penyaluran BPNT tahap 4 tahun ini dilaporkan sangat aktif di berbagai daerah. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan laporan terbanyak.
Di Jawa Barat, progres pencairan di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung Raya, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, hingga Indramayu telah mencapai sekitar 85–90 persen. Tren serupa juga terlihat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan banyak KPM menerima BPNT sekaligus PKH.
