POSKOTA.CO.ID - DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026/2027 pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat, yakni pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.
Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dan seluruh Wakil Ketua, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR dari seluruh fraksi tercatat hadir dalam sidang.
Baca Juga: Link Download Pdf Draf UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting yang Diatur
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 19 November 2026.
"Setuju," seru anggota yang hadir dalam rapat.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, RUU ini disusun karena belum optimalnya penegakan hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” Jelas Habiburokhman.
Ada sejumlah poin penting yang dimuat dalam UU ini, salah satunya adalah sanksi berat berupa hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia atau koruptor.
"Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," ucapnya.
Baca Juga: Link Petisi Online DPR RI soal Transparansi Ijazah Ramai Didukung, Cek Isi Tuntutannya
Poin Utama UU Perampasan Aset
Berikut ini sepuluh poin utama yang termuat dalam Undang-undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Peluang Besar! 1.915 Formasi CPNS Kemenkeu 2026 Terbuka untuk Lulusan SMA hingga S1
Pengesahan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Jadwal
Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU lebih cepat dari tenggat waktu. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan karena terburu-buru atau ada desakan tertentu, namun, itu karena memang keharusan untuk segera diselesaikan.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU). Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujar Puan.
Ia menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Selain itu, publik juga bisa mengakses draf UU tersebut untuk dicermati.
"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.
