POSKOTA.CO.ID - DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026/2027 pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat, yakni pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.
Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dan seluruh Wakil Ketua, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR dari seluruh fraksi tercatat hadir dalam sidang.
Baca Juga: Link Download Pdf Draf UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting yang Diatur
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 19 November 2026.
"Setuju," seru anggota yang hadir dalam rapat.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, RUU ini disusun karena belum optimalnya penegakan hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” Jelas Habiburokhman.
Ada sejumlah poin penting yang dimuat dalam UU ini, salah satunya adalah sanksi berat berupa hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia atau koruptor.
"Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," ucapnya.
Baca Juga: Link Petisi Online DPR RI soal Transparansi Ijazah Ramai Didukung, Cek Isi Tuntutannya
