Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU lebih cepat dari tenggat waktu. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan karena terburu-buru atau ada desakan tertentu, namun, itu karena memang keharusan untuk segera diselesaikan.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU). Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujar Puan.
Ia menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Selain itu, publik juga bisa mengakses draf UU tersebut untuk dicermati.
"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.
