POSKOTA.CO.ID - Link download Pdf draf UU Perampasan Aset dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melihat sejumlah poin penting di dalamnya.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Baca Juga: Link Petisi Online DPR RI soal Transparansi Ijazah Ramai Didukung, Cek Isi Tuntutannya
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 19 November 2026.
"Setuju," seru anggota yang hadir dalam rapat
Dalam Undang-undang ini tercantum mekanisme hukum mengenai perampasan aset dengan ruang lingkup yang lebih luas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.
Tak hanya menyasar koruptor, namun juga bandar judi online (judol), pelaku terorisme, hingga pelaku penipuan yang merugikan masyarakat juga menjadi sasaran UU ini.
UU ini juga memuat cara perampasan aset tanpa tuntutan pidana sekaligus menjamin pengembalian kerugian bagi para korban agar berlangsung optimal.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan latar belakang pembentukan RUU ini menjadi UU karena penegakan hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat dinilai belum optimal.
Baca Juga: Dituding Terlibat Judi Online dan Doxing, Sufmi Dasco Buka Suara dan Dukung Pemeriksaan Hukum
