10 Poin Penting UU Perampasan Aset yang Resmi Disahkan DPR: Ada Hukuman Mati bagi Koruptor

Kamis 19 Nov 2026, 15:26 WIB
Ilustrasi - Salah satu poin utama dalam UU Perampasan Aset adalah ancaman hukuman mati bagi koruptor. (Sumber: AI Generated/ChatGPT)
Ilustrasi - Salah satu poin utama dalam UU Perampasan Aset adalah ancaman hukuman mati bagi koruptor. (Sumber: AI Generated/ChatGPT)

Berikut ini sepuluh poin utama yang termuat dalam Undang-undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Peluang Besar! 1.915 Formasi CPNS Kemenkeu 2026 Terbuka untuk Lulusan SMA hingga S1

Pengesahan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Jadwal


Berita Terkait


News Update