Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

Kamis 19 Nov 2026, 13:20 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, meminta Pemda memprioritaskan anggaran untuk pelayanan publik. (Sumber: Istimewa)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, meminta Pemda memprioritaskan anggaran untuk pelayanan publik. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Rakernas tersebut mengusung tema "Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan".

"Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ," katanya.

Selain memastikan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dirinya menyoroti kondisi kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Sekda Diminta Evaluasi Program dan Kualitas Belanja Daerah

Karena itu, Pemda perlu bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah berdasarkan potensi dan target yang realistis.

"Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana," terangnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan secara cermat.


Berita Terkait


News Update