JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenahi tata kelola transparansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari penelusuran dana non-budgeter, penyederhanaan perizinan gedung, hingga penegakan aturan bagi pengembang swasta. Langkah ini ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2026 guna memastikan seluruh penerimaan daerah masuk secara terbuka ke kas Jakarta.
Pramono mengungkap bahwa hingga kini jajarannya belum mampu memberikan rincian pasti mengenai nominal dana non-budgeter yang dikelola pemerintah daerah.
“Ketika awal-awal saya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya bertanya kepada Pak Asbang, berapa dana non-budgeter kita yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta? Mohon maaf, sampai hari ini enggak ada yang bisa jawab,” ujar Pramono, Kamis, 12 November 2026.
Ia menilai ketertutupan tersebut merupakan warisan tata kelola masa lalu yang sengaja dibiarkan abu-abu. Oleh karena itu, ia menuntut keterbukaan penuh agar setiap rupiah penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan kota.
Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual 7 Santri di Jaksel, Pramono Anung Dukung Pengungkapan Kasus
“Ini adalah carry over dari dulu yang selalu dibuat abu-abu. Maka sekarang saya buat transparan,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Pramono menyoroti birokrasi perizinan gedung khususnya pengurusan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang selama ini dinilai rawan praktik transaksional. Proses yang berlarut-larut hingga hitungan tahun kerap terjadi akibat mekanisme yang bergantung pada negosiasi.
“Dulu dibuat abu-abu, ngurusnya bisa 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, tergantung apa? Negosiasi,” ungkap Pramono.
Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI mewajibkan seluruh proses perizinan dan kewajiban pembayaran pembangunan gedung dilakukan secara terbuka.
Pramono menjamin dana tersebut akan masuk sepenuhnya ke kas daerah.
“Berapa pun itu akan masuk kas DKI Jakarta secara transparan. Dan uang itulah yang kita gunakan untuk membangun Jakarta,” katanya.
Dorong Pembiayaan Swasta Tanpa APBD
Transparansi regulasi ini juga diarahkan untuk menjaga momentum pembangunan Jakarta di tengah tekanan ekonomi dengan menggandeng sektor swasta. Pramono mencontohkan proyek Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito yang diklaim terbangun tanpa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain ruang terbuka hijau, Pemprov DKI tengah menggarap extended concourse di kawasan Bundaran HI. Fasilitas ini dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah gedung perhotelan dan perkantoran langsung dengan akses Moda Raya Terpadu (MRT).
Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen
Di sisi lain, Pramono memberikan peringatan keras kepada para pengembang properti agar tidak sekadar mengejar keuntungan bisnis tanpa memitigasi dampak kemacetan.
Ia menyoroti titik kepadatan lalu lintas di kawasan Plaza Senayan dan Senayan City yang dinilai membutuhkan solusi konektivitas jalur bawah tanah (underpass).
Jika pengembang menolak bekerja sama membangun akses penghubung tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sanksi berlapis, mulai dari kenaikan beban pajak hingga penutupan akses jalan utama di depan kawasan komersial mereka.
“Kalau enggak mau dihubungkan di bawah, enggak apa-apa, saya akan kenakan charge pajak lebih tinggi. Kalau masih enggak mau, enggak apa-apa, jalan di pintu depannya saya tutup,” pungkasnya. (M4)
.jpg)
