“Berapa pun itu akan masuk kas DKI Jakarta secara transparan. Dan uang itulah yang kita gunakan untuk membangun Jakarta,” katanya.
Dorong Pembiayaan Swasta Tanpa APBD
Transparansi regulasi ini juga diarahkan untuk menjaga momentum pembangunan Jakarta di tengah tekanan ekonomi dengan menggandeng sektor swasta. Pramono mencontohkan proyek Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito yang diklaim terbangun tanpa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain ruang terbuka hijau, Pemprov DKI tengah menggarap extended concourse di kawasan Bundaran HI. Fasilitas ini dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah gedung perhotelan dan perkantoran langsung dengan akses Moda Raya Terpadu (MRT).
Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen
Di sisi lain, Pramono memberikan peringatan keras kepada para pengembang properti agar tidak sekadar mengejar keuntungan bisnis tanpa memitigasi dampak kemacetan.
Ia menyoroti titik kepadatan lalu lintas di kawasan Plaza Senayan dan Senayan City yang dinilai membutuhkan solusi konektivitas jalur bawah tanah (underpass).
Jika pengembang menolak bekerja sama membangun akses penghubung tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sanksi berlapis, mulai dari kenaikan beban pajak hingga penutupan akses jalan utama di depan kawasan komersial mereka.
“Kalau enggak mau dihubungkan di bawah, enggak apa-apa, saya akan kenakan charge pajak lebih tinggi. Kalau masih enggak mau, enggak apa-apa, jalan di pintu depannya saya tutup,” pungkasnya. (M4)
.jpg)
