JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenahi tata kelola transparansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari penelusuran dana non-budgeter, penyederhanaan perizinan gedung, hingga penegakan aturan bagi pengembang swasta. Langkah ini ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2026 guna memastikan seluruh penerimaan daerah masuk secara terbuka ke kas Jakarta.
Pramono mengungkap bahwa hingga kini jajarannya belum mampu memberikan rincian pasti mengenai nominal dana non-budgeter yang dikelola pemerintah daerah.
“Ketika awal-awal saya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya bertanya kepada Pak Asbang, berapa dana non-budgeter kita yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta? Mohon maaf, sampai hari ini enggak ada yang bisa jawab,” ujar Pramono, Kamis, 12 November 2026.
Ia menilai ketertutupan tersebut merupakan warisan tata kelola masa lalu yang sengaja dibiarkan abu-abu. Oleh karena itu, ia menuntut keterbukaan penuh agar setiap rupiah penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan kota.
Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual 7 Santri di Jaksel, Pramono Anung Dukung Pengungkapan Kasus
“Ini adalah carry over dari dulu yang selalu dibuat abu-abu. Maka sekarang saya buat transparan,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Pramono menyoroti birokrasi perizinan gedung khususnya pengurusan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang selama ini dinilai rawan praktik transaksional. Proses yang berlarut-larut hingga hitungan tahun kerap terjadi akibat mekanisme yang bergantung pada negosiasi.
“Dulu dibuat abu-abu, ngurusnya bisa 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, tergantung apa? Negosiasi,” ungkap Pramono.
Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI mewajibkan seluruh proses perizinan dan kewajiban pembayaran pembangunan gedung dilakukan secara terbuka.
Pramono menjamin dana tersebut akan masuk sepenuhnya ke kas daerah.
.jpg)
