POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, lengkap dengan berbagai informasi pelaksanaannya.
Melalui kebijakan ini, para pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan dana sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi tiga bulan sekaligus. Penyaluran bantuan sebanyak Rp900.000 tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui Bank Himpunan Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Tanpa Pendaftaran Mandiri
Masyarakat tidak perlu bingung mencari cara untuk melakukan pendaftaran secara mandiri ke instansi terkait. Pihak Kemnaker telah menegaskan bahwa seluruh proses pendataan dilakukan secara otomatis berdasarkan basis data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar di dalam sistem.
“Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU 2026,” tulis Kemnaker dalam keterangan resminya, dikutip Poskota pada Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: Cara Cek Status BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu dan Syarat Penerima
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi pekerja yang memenuhi kriteria sesuai aturan.
“BSU diberikan kepada para pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Penerapan sistem otomatis ini sengaja dilakukan untuk mempermudah alur pengiriman bantuan kepada para penerima manfaat di lapangan. Dengan demikian, para pekerja yang memenuhi kriteria cukup menunggu proses verifikasi data tanpa perlu direpotkan dengan pengajuan permohonan baru.
Kriteria dan Syarat Lengkap Penerima Subsidi BSU 2026
Melansir dari Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon penerima subsidi. Adapun persyaratan lengkap bagi pekerja penerima BSU 2026 adalah sebagai berikut:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Memperoleh gaji paling banyak Rp3.500.000 setiap bulan atau sesuai upah minimum di wilayah kerja masing-masing.
- Bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga: Siap-Siap Rekening Terisi! BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Bakom Wanti-Wanti Tautan Palsu
Penetapan besaran upah tersebut mengacu pada laporan terakhir yang disampaikan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU akan menjadi kelompok prioritas.
Kemnaker Imbau Perusahaan Perbarui Data Pekerja Secara Akurat
Guna menjamin kelancaran penyaluran dana bantuan di lapangan, ketepatan data kepesertaan menjadi faktor yang sangat krusial. Kemnaker meminta seluruh jajaran manajemen perusahaan untuk terus aktif dalam memeriksa kembali data karyawan mereka.
Indah mengingatkan para perusahaan agar memberikan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di tempat kerja. Langkah tersebut penting agar seluruh pekerja yang memang berhak tidak kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan subsidi.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Baca Juga: Sudah Masuk November, Kapan BSU 2026 Cair? Ini Jawaban Kemnaker
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai status penerimaan bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara berkala melalui laman bsu.kemnaker.go.id. Informasi resmi mengenai BSU 2026 dapat diakses melalui berbagai akun media sosial resmi milik Kemnaker. (M7)
