Jadwal dan Titik Demo 10 November 2026 di Jakarta Jam Berapa, di Mana? Cek Aksi Unjuk Rasa Besok

Senin 09 Nov 2026, 10:18 WIB
Ilustrasi. Aksi unjuk rasa Hari Pahlawan 10 November 2026 digelar di Jakarta. Ahmad Tri Hawaari
Ilustrasi. Aksi unjuk rasa Hari Pahlawan 10 November 2026 digelar di Jakarta. Ahmad Tri Hawaari

Aksi demonstrasi pertama dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa tersebut diinisiasi oleh Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) dengan tajuk Gebrakan Hari Pahlawan: Aksi Akbar 1.000 PPPK Teknis.

Berdasarkan informasi agenda aksi, demonstrasi akan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.000 orang yang berasal dari kalangan PPPK Paruh Waktu teknis.

Massa berencana menyampaikan aspirasi mengenai kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan.

Mereka mendesak pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Berikut rincian agenda aksi PPPK Paruh Waktu:

  • Hari/Tanggal: Selasa, 10 November 2026
  • Waktu: Pukul 09.00 WIB hingga selesai
  • Lokasi: Depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
  • Penyelenggara: Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI)
  • Perkiraan massa: 1.000 peserta
  • Tema aksi: Gebrakan Hari Pahlawan: Aksi Akbar 1.000 PPPK Teknis

Adapun informasi mengenai tuntutan yang akan dibawa disuarakan dalam aksi tersebut:

1. Menuntut Perubahan Status Menjadi PPPK Penuh Waktu

Massa mendesak pemerintah segera merealisasikan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Mereka meminta adanya kepastian regulasi dan mekanisme peralihan agar proses pengangkatan dapat berjalan jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para tenaga PPPK.

2. Meminta Peningkatan Kesejahteraan dan Kepastian Penghasilan

Peserta aksi menuntut pemerintah memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan.

Selain itu, mereka meminta jaminan kerja serta kepastian status kepegawaian agar tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

3. Menolak Kebijakan Perumahan atau Pemberhentian PPPK

Massa juga mendesak pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat maupun daerah tidak berujung pada pemberhentian atau perumahan tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu.


Berita Terkait


News Update