POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini ditekankan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan jauh lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang dihadiri seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Tito menjelaskan bahwa digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyederhanaan birokrasi melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau GovTech. Sektor perlindungan sosial dipilih sebagai pilot project integrasi data nasional berbasis single sign-on.
"Presiden memerintahkan digitalisasi sistem pemerintahan agar layanan publik jauh lebih baik dibanding cara manual. Langkah pertama yang diuji coba adalah bidang sosial," ujar Tito.
Baca Juga: Kasatgas Tito Kunjungi Pidie Jaya, Tinjau Tanggul Terdampak Banjir Susulan
Pemadanan Data Biometrik dan Aset
Integrasi Perlinsos Digital mengandalkan data kependudukan KTP elektronik (KTP-el) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang telah dilengkapi kecerdasan biometrik (pengenalan wajah).
Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama kementerian terkait ini nantinya menyatukan data kependudukan dengan basis data aset, seperti kepemilikan tanah di ATR/BPN hingga data kendaraan bermotor.
Melalui pemadanan ini, pemerintah bisa langsung memverifikasi tingkat kelayakan penerima bantuan apakah berhak menerima bansos tunai, nontunai, keduanya, atau justru tidak layak sama sekali.
"Layak mendapat bantuan nanti ada kategorinya: tunai, nontunai, atau dua-duanya. Sebaliknya, warga yang tidak layak karena memiliki mobil atau tanah luas akan langsung terdeteksi oleh sistem," kata Tito.
Baca Juga: Percepat Penanganan Pascagempa, Mendagri Tito Tinjau Wilayah NTT
Hingga 6 November 2026, dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Untuk membantu warga yang tidak memiliki ponsel pintar atau kesulitan mengoperasikan aplikasi, pemerintah mengandalkan peran agen lapangan.
Saat ini, terdapat lebih dari 1,05 juta agen terdaftar, dengan 502 ribu di antaranya berstatus aktif melayani masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan apresiasi khusus kepada Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen) sebagai dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi yang sudah menembus angka di atas 50 persen.
Instruksi Pembentukan Satgas Daerah
Untuk mengejar ketertinggalan daerah lain, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perlinsos Digital.
Tito menyarankan Satgas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial dan didampingi Kepala Dinas Dukcapil. Sementara posisi pengawas dipegang oleh Sekretaris Daerah (Sekda), dan kepala daerah bertindak sebagai penanggung jawab penuh.
"Digitalisasi Perlinsos ini sangat bermanfaat untuk membantu daerah mendata warga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting secara terukur," pungkas Tito.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo.
