JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah tidak layak huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Permintaan itu disampaikan saat meninjau program perbaikan rumah di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026. Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas perbaikan hunian warga kurang mampu sekaligus menangani persoalan sosial di kawasan rawan narkoba.
“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan untuk program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, dan ada Kepala Dinas Perumahan. Saya mohon disampaikan,” kata Tito dikutip Poskota, Minggu, 25 Oktober 2026.
Ia menjelaskan pemerintah pusat menargetkan perbaikan 450 ribu rumah tidak layak huni di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dijalankan melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat dan kebutuhan perbaikan hunian.
Baca Juga: Buka Akses Pendidikan Anak Putus Sekolah, Wamendagri Minta Jangkauan Sekolah Rakyat Diperluas
Menurutnya, persoalan di kawasan rawan narkoba tidak cukup diselesaikan melalui penindakan hukum. Pemerintah juga perlu membenahi persoalan mendasar, termasuk kondisi tempat tinggal dan keterbatasan ekonomi masyarakat.
“Kita lihat bahwa di kampung narkoba misalnya ya, itu hanya puncak gunung es-nya aja. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan akar masalahnya, yaitu masalah kesulitan rumah, ya. Kemudian masalah pembinaan masyarakat, yang tidak mampu, dan ini betul-betul program Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu menilai perbaikan hunian menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap warga yang selama ini belum memperoleh bantuan memadai. Ia mencontohkan adanya warga yang selama puluhan tahun tidak menerima bantuan, sehingga kondisi rumahnya memerlukan perhatian.
“Ini perlu disentuh. Kita akan terus jalan terus. Masih ada waktu-waktu ke depan. Kita akan bekerja lebih giat lagi, bekerja lebih keras lagi untuk menjalankan program untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat kecil,” jelas Tito.
Baca Juga: Mendagri Sebut Penanganan Karhutla Terus Dioptimalkan Meski Diterpa Berbagai Tantangan
Selain perbaikan rumah, Tito mendorong pelaksanaan program terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Kolaborasi tersebut mencakup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ATR/BPN, PNM Mekaar untuk pemberdayaan UMKM, serta kepolisian.
