POSKOTA.CO.ID - Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu dampak asap lintas batas (transboundary haze) kembali menjadi sorotan dalam hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia.
Fenomena tahunan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian warga di kedua negara ini memicu aksi yang tidak biasa di Ruang Sidang Parlimen Malaysia, sekaligus direspons langsung oleh pemerintah Indonesia.
Aksi Anggota Parlemen Malaysia Menyampaikan Desakan Berbahasa Jawa di Sidang Dewan
Suasana Sidang Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat) mendadak menyita perhatian publik ketika anggota parlemen Kalam Salan menyampaikan interupsi mengenai krisis asap akibat karhutla.
Untuk memastikan pesannya sampai dengan jelas kepada pimpinan di Indonesia, anggota dewan asal Sabak Bernam ini secara khusus meminta izin majelis untuk beralih dari bahasa Melayu ke bahasa Jawa.
"Mungkin pihak kepimpinan sebelah sana yang kebanyakan orang Jawa tak faham cakap bahasa Melayu, biarlah saya dengan izin Parlimen Dewan yang mulia ini bercakap dalam bahasa Jawa," ujarnya sebelum menyampaikan pesan langsung kepada Kepala Negara Indonesia.
Dengan nada lugas, Kalam Salan menyampaikan keluhan terkait dampak asap yang dirasakan oleh warga Malaysia maupun para pekerja migran.
Baca Juga: Politisi Malaysia Soroti Kabut Asap Indonesia, Kalam Salan Sampaikan Kritik dengan Bahasa Jawa
"Assalamu'alaikum Pak Prabowo, pripun kabare, paringi waras nggih. Kulo arep ngomong soal kabut asep sing saben tahun kok meneh songko Indonesia nganti Malaysia, Pak... Pak Prabowo, tolong masalah iki enggal ditangani, kobongan alas kudu dipateni, ojo meneh-meneh ganti saben tahun Malaysia lan Indonesia podo nandang susah mergo asep," tegasnya di dalam ruang sidang, Rabu, 21 Oktober 2026.
Lima Langkah Serantau dan Keluhan Dampak Lintas Border Asap Karhutla
Dalam interupsinya, Kalam menekankan bahwa dampak asap karhutla telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, sektor pariwisata lesu, hingga nelayan kecil serta pekerja kebun termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia turut kehilangan pendapatan akibat tidak bisa bekerja. Ia juga meminta agar isu lingkungan hidup ini tidak dijadikan bahan gurauan.
Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan lima langkah strategis serantau melalui mekanisme ASEAN, yaitu:
- Penguatan penegakan hukum bersama terhadap pelaku pembakaran hutan.
- Pembentukan sistem peringatan dini ASEAN berbasis pemantauan satelit dan real-time data sharing.
- Pembentukan tim tanggap darurat serantau untuk membantu pemadaman di area perbatasan.
- Penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Jerebu Lintas Sempadan.
- Pembentukan dana serantau untuk pencegahan kebakaran dan pemulihan lahan gambut.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Singapura untuk Pemeriksaan Kesehatan, Ini Penjelasan Diskominfo
Respons dan Penanganan Kebakaran Hutan oleh Pemerintah Indonesia
Menanggapi desakan dari parlemen Malaysia, Menko PMK Sugiono memberikan tanggapan resmi dari pihak pemerintah Indonesia. Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat memahami keluhan dari negara tetangga karena dampak buruk karhutla juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia di wilayah terdampak.
"Dan tentu saja pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi dan menangani terjadinya Karhutla ini serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami situasi terburuk," ungkap Sugiono dalam keterangannya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Sugiono memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung proses penanganan dan pemadaman di lapangan.
"Bapak Presiden terus monitor secara langsung penanganan Karhutla ini, perkembangan situasinya setiap hari, dan memutuskan langkah-langkah yang cepat dalam rangka mengatasi situasi yang sedang terjadi," tambahnya. (m6)
