Selain meminta Prabowo mengambil tindakan, Kalam mendorong pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menempuh jalur diplomatik. Ia juga mengusulkan keterlibatan negara-negara ASEAN agar penanganan kabut asap berjalan lebih terkoordinasi.
Dalam pidatonya, ia menyoroti sejumlah langkah untuk memperkuat kerja sama regional, di antaranya:
Memperkuat penegakan hukum bersama terhadap aktivitas pembakaran yang memicu kebakaran hutan dan lahan.
Membangun sistem peringatan dini regional dengan memanfaatkan pemantauan satelit dan data titik panas atau hotspot.
Membentuk tim tanggap darurat lintas negara agar upaya pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sebelum asap menyebar.
Meningkatkan koordinasi diplomatik ASEAN untuk mendorong penyelesaian kabut asap secara regional.
Memperkuat langkah pencegahan kebakaran agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
Kalam turut mengusulkan agar Malaysia mendorong peran lebih besar Filipina dalam penanganan masalah tersebut di tingkat ASEAN. Usulan dan mekanisme kerja sama itu memerlukan koordinasi antarpemerintah untuk dapat diterapkan.
Baca Juga: Bersiap Hadapi Sidang WTO 2028, Kemendag Inisiasi Tim Nasional Peninjauan Kebijakan Perdagangan
Kabut Asap Berdampak pada Kesehatan dan Aktivitas Warga
Kalam mengingatkan bahwa dampak kabut asap tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Paparan polusi udara juga dapat memicu gangguan kesehatan, mulai dari batuk dan iritasi tenggorokan hingga memperburuk kondisi penderita asma.
Selain itu, kabut asap berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan apabila sekolah harus ditutup, menekan aktivitas pariwisata, serta memengaruhi operasional perkebunan.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan langkah pencegahan, pemadaman yang cepat, dan kerja sama lintas negara. Kritik Kalam menjadi pengingat bahwa kebakaran di satu wilayah dapat menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat di wilayah lain.
