KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia (UI), Mahawan Karuniasa, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdeteksi mencapai atmosfer Jakarta.
Meski demikian, keberadaan asap di atmosfer tidak serta-merta membuktikan bahwa partikel tersebut telah mencapai permukaan dan terhirup masyarakat.
"Asap karhutla dapat terbawa angin pada ketinggian ratusan meter hingga beberapa kilometer sebelum mengalami pencampuran dan turun ke lapisan udara dekat permukaan," ujar Mahawan kepada Poskota, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Sementara itu, lanjut Mahawan, kualitas udara Jakarta juga dipengaruhi berbagai sumber pencemaran lokal, seperti kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, aktivitas konstruksi, dan debu jalan.
Baca Juga: Asap Karhutla Terdeteksi di Atmosfer Jakarta, Warga Khawatir Kualitas Udara Memburuk
Karena itu, diperlukan upaya pengendalian pencemaran udara secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan kontribusi setiap sumber polutan.
“Tidak tepat jika seluruh PM2.5 Jakarta langsung diklaim berasal dari karhutla, tetapi juga tidak tepat jika keberadaan asap karhutla di atmosfer Jakarta dianggap tidak relevan. Yang diperlukan adalah analisis kontribusi masing-masing sumber,” kata Mahawan.
Menurut Mahawan, pemerintah perlu menggabungkan data citra satelit, pemodelan atmosfer, arah angin, serta hasil pengukuran kualitas udara untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Citra satelit dapat membantu menunjukkan keberadaan dan pergerakan asap, sedangkan stasiun pemantauan kualitas udara mengukur konsentrasi polutan di dekat permukaan.
Mahawan menilai, indikator partikel halus PM2.5 dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) penting untuk menilai potensi paparan terhadap masyarakat.
Namun, data tersebut harus ditafsirkan secara tepat karena ISPU yang masih dalam kategori sedang tidak otomatis berarti asap tidak berada di atmosfer Jakarta, sementara ISPU buruk juga tidak membuktikan seluruh pencemaran berasal dari karhutla.
“Komunikasi pemerintah perlu sangat hati-hati. Jangan hanya menggunakan visual langit yang tampak berkabut sebagai indikator bahaya, tetapi juga jangan membuat masyarakat merasa aman hanya karena asap berada di lapisan atas,” jelas Mahawan.
Mahawan menambahkan, dinamika atmosfer memungkinkan sebaran asap berubah dalam waktu relatif singkat. Partikel halus seperti PM2.5 dapat bertahan di udara dan terbawa angin hingga ratusan kilometer, bahkan lebih dari seribu kilometer dalam kondisi tertentu, sebelum sebagian partikel mencapai lapisan udara yang lebih rendah.
Karena itu, kata Mahawan, pemerintah perlu memantau prakiraan pergerakan asap dan kondisi atmosfer untuk 24 hingga 72 jam ke depan.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Asap Tebal Karhutla Masih Berdampak, Perlukah Bantuan Asing?
Pemantauan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi apakah asap akan menjauh, bertahan, atau bergerak menuju wilayah Jawa dan berpotensi memengaruhi kualitas udara di permukaan.
“Dari sisi kesehatan masyarakat, pendekatan yang tepat adalah prinsip kehati-hatian. Kita tidak perlu menunggu sampai kualitas udara masuk kategori sangat buruk untuk mulai melakukan tindakan perlindungan,” kata Mahawan.
Selanjutnya, Mahawan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular.
Ketika konsentrasi PM2.5 meningkat, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan, membatasi masuknya udara luar saat kondisi buruk.
Baca Juga: Indonesia Minta Bantuan Karhutla dari Jepang Diakhiri, Penanganan Mandiri Disorot
Kemudian Mahawan juga menekankan pentingnya mengubah peringatan dini menjadi tindakan nyata.
Jika pemodelan menunjukkan asap berpotensi memasuki Jakarta atau kota-kota besar di Pulau Jawa, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas kesehatan, sekolah, transportasi, fasilitas publik, dan komunikasi risiko sebelum kondisi memburuk.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya apakah pemerintah mampu memberikan peringatan, tetapi apakah peringatan itu menghasilkan tindakan preventif sebelum masyarakat mengalami paparan tinggi,” ucap Mahawan.
Kendati demikian, kata Mahawan, dampak karhutla yang meluas hingga Jakarta dan Pulau Jawa tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan daerah tempat kebakaran terjadi.
Baca Juga: Kabut Asap Makin Parah, Warga Malaysia Geruduk KBRI Kuala Lumpur soal Karhutla Indonesia
Diperlukan koordinasi lintas wilayah untuk memastikan operasi pemadaman, ketersediaan personel dan logistik, pengawasan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan efektif.
Mahawan menilai, penanganan dampak asap di Jakarta hanya mengatasi sebagian persoalan karena sumber emisi tetap harus dikendalikan.
Pemadaman sejak dini, terutama pada kebakaran lahan gambut yang dapat terus membara di bawah permukaan, menjadi langkah penting untuk mencegah produksi asap berkepanjangan.
“Ketika asap karhutla sudah mampu mencapai Jakarta, itu menunjukkan skala kebakaran, dan karhutla bukan lagi sekadar persoalan kebakaran di daerah. Ini adalah persoalan tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, kesiapsiagaan bencana, dan kemampuan negara mengendalikan sumber risiko sebelum dampaknya meluas,” terang Mahawan.
