Jadi, penyebab utama angka subsidi energi turun disebabkan oleh penataan ulang data penerima agar tidak salah sasaran, sementara anggaran MBG merupakan pos belanja tersendiri di bawah Badan Gizi Nasional.
Di sisi penyelenggara program, BGN sendiri berfokus pada pembenahan internal. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya kini menerapkan prinsip quality over quantity.
BGN memilih memfokuskan anggaran pada pembenahan tata kelola, penertiban dapur-dapur yang belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menyisir potensi kebocoran anggaran ketimbang sekadar mengejar penambahan jumlah penerima.
Tanggapan Ekonom dan Dampaknya ke Masyarakat
Meski secara administrasi kedua anggaran tersebut terpisah, para ekonom tetap memberikan catatan kritis terkait besarnya alokasi anggaran belanja negara dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyoroti risiko feedback loop atau dampak berantai dari pelaksanaan program MBG terhadap harga bahan pokok di pasar.
Baca Juga: Kejagung Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG di BGN
"MBG menciptakan feedback loop. Feedback loop itu bahasa sederhananya MBG membuat harga kebutuhan pokok sayuran itu naik, dan artinya biaya untuk mengerjakan MBG akan lebih besar nantinya kepada penyediaan bahan makanannya. Bahkan kita bisa bilang dia merugikan rumah tangga karena konsumsi untuk bahan makanan jadi lebih mahal," ujarnya dalam siniar miliknya bersama Fristian Griec.
Selain masalah harga pangan, Bhima juga mengingatkan Angka Belanja Negara yang mencapai Rp4.106 triliun benar-benar difokuskan untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga bantalan sosial masyarakat miskin di tengah tekanan ekonomi.
Penyesuaian subsidi energi dan pengalokasian anggaran MBG merupakan dua kebijakan yang memiliki dasar pertimbangan berbeda. Subsidi energi disesuaikan karena adanya pembenahan data penerima, sementara MBG berjalan sebagai program prioritas nasional.(m6)
