ICW Adukan Pimpinan DPR ke MKD soal UU Perampasan Aset, Ini yang Dipersoalkan

Sabtu 21 Nov 2026, 07:10 WIB
ICW adukan pimpinan DPR (Sumber: ICW)
ICW adukan pimpinan DPR (Sumber: ICW)

POSKOTA.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan pimpinan DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Langkah ini diambil karena koalisi menilai proses pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan secara transparan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya draf rancangan undang-undang yang dapat diakses masyarakat selama pembahasan berlangsung.

Bahkan, menurut koalisi, dokumen tersebut tidak ditemukan di situs resmi DPR hingga aturan itu disahkan. Sebelum mengajukan laporan ke MKD, mereka juga telah melayangkan somasi pada 16 November 2026.

Pengaduan tersebut kini telah diterima sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi untuk diproses lebih lanjut.

Baca Juga: Umuh Muchtar Puji Persib Menang 6-0 atas Shan United, Minta Pemain Fokus Hadapi Bali United

ICW Pertanyakan Transparansi Pembahasan UU Perampasan Aset

ICW menilai keterlibatan masyarakat dalam pembahasan UU Perampasan Aset belum bisa disebut sebagai partisipasi publik yang bermakna. Pasalnya, masyarakat dinilai tidak memiliki akses memadai terhadap draf aturan yang sedang dibahas.

Koalisi juga mengaku tidak pernah menerima undangan untuk terlibat langsung dalam proses perumusan undang-undang tersebut.

Selain transparansi, ada persoalan substansi yang menjadi perhatian, yakni tidak dimasukkannya norma illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar.

Ketentuan ini dianggap penting untuk membantu mengidentifikasi pejabat yang memiliki kekayaan jauh di atas penghasilan sahnya. ICW menyayangkan keputusan DPR yang dinilai tidak mengakomodasi rekomendasi KPK agar norma tersebut masuk dalam UU Perampasan Aset.

Tanpa ketentuan itu, koalisi khawatir penanganan kasus korupsi yang melibatkan peningkatan kekayaan tidak wajar menjadi kurang optimal.

Tiga Persoalan yang Disoroti Koalisi

Tidak hanya soal akses dokumen dan penghilangan norma tertentu, ICW bersama koalisi juga menyampaikan sejumlah kekhawatiran lain.


Berita Terkait


News Update