POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membenahi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengecek langsung kondisi ekonomi warga yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan.
Pembenahan tersebut menjadi penting karena data penerima bansos di Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan. Terlebih, saat ini pemerintah sedang berada dalam masa peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam proses peralihan itu, status desil atau tingkat kesejahteraan warga menjadi salah satu persoalan yang ikut muncul. Ada warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, tetapi status kesejahteraannya dalam sistem mengalami perubahan.
Baca Juga: 30 Destinasi Wisata Sekitar Jakarta untuk Mengisi Libur Akhir Pekan
Desil Menentukan Kelompok Kesejahteraan Warga
Secara sederhana, desil merupakan metode statistik yang membagi data masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling sejahtera.
Pembagian tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan masyarakat yang masuk dalam sasaran program bantuan pemerintah.
Persoalan ini turut dibahas Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja pembahasan dan pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menilai, penentuan tingkat kesejahteraan warga Jakarta tidak seharusnya hanya menggunakan standar yang berlaku secara umum.
“Standar kehidupan warga Jakarta berbeda dengan standar warga daerah lain,” ujar Subki.
Menurut dia, karakteristik daerah dan tingginya biaya hidup di Jakarta perlu ikut diperhitungkan ketika pemerintah menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Data Penerima Bantuan Diminta Segera Dibenahi
Sorotan lain datang dari Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Kuya. Ia mempertanyakan validitas data penerima sejumlah program bantuan pemerintah.
Program yang disorot tidak hanya bansos, tetapi juga bantuan dan layanan seperti BPJS Kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Astrid meminta Pemprov DKI bersama pihak terkait mempercepat pembenahan data. Menurutnya, ketidaksesuaian data telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Minta tolong sekali, karena kisruhnya luar biasa. Itu ngaco datanya,” tegas Astrid.
Pemprov Lakukan Ground Checking
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sugih Ilman menjelaskan, Pemprov DKI masih berada dalam masa transisi dari DTKS menuju DTSEN.
Karena itu, pemerintah melakukan pengecekan ulang terhadap warga yang sebelumnya sudah masuk dalam data penerima bansos. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan data administrasi, tetapi juga melalui ground checking atau pengecekan langsung ke lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi sosial ekonomi warga.
Baca Juga: Viral Dugaan Penumpang BAB di Dalam KRL Bogor-Jakarta Kota, KAI Commuter Cek CCTV
Yang Perlu Diperhatikan dalam Pembenahan Data Bansos Jakarta
Status desil penerima
Perubahan kelompok kesejahteraan dapat memengaruhi status seseorang sebagai penerima bantuan.
Kondisi ekonomi di lapangan
Data administratif perlu disesuaikan dengan kondisi nyata penerima.
Peralihan DTKS ke DTSEN
Masa transisi menjadi salah satu faktor yang membuat proses pemutakhiran data perlu dilakukan secara bertahap.
Karakteristik Jakarta
Biaya hidup dan kondisi sosial ekonomi Jakarta dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesejahteraan warga.
Pada akhirnya, pembenahan data bukan sekadar persoalan memperbarui daftar penerima. Data yang akurat dibutuhkan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Proses ground checking yang dilakukan Pemprov DKI menjadi salah satu upaya untuk memastikan keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada angka dalam sistem, tetapi juga melihat kondisi masyarakat secara langsung.
