Program yang disorot tidak hanya bansos, tetapi juga bantuan dan layanan seperti BPJS Kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Astrid meminta Pemprov DKI bersama pihak terkait mempercepat pembenahan data. Menurutnya, ketidaksesuaian data telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Minta tolong sekali, karena kisruhnya luar biasa. Itu ngaco datanya,” tegas Astrid.
Pemprov Lakukan Ground Checking
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sugih Ilman menjelaskan, Pemprov DKI masih berada dalam masa transisi dari DTKS menuju DTSEN.
Karena itu, pemerintah melakukan pengecekan ulang terhadap warga yang sebelumnya sudah masuk dalam data penerima bansos. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan data administrasi, tetapi juga melalui ground checking atau pengecekan langsung ke lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi sosial ekonomi warga.
Baca Juga: Viral Dugaan Penumpang BAB di Dalam KRL Bogor-Jakarta Kota, KAI Commuter Cek CCTV
Yang Perlu Diperhatikan dalam Pembenahan Data Bansos Jakarta
Status desil penerima
Perubahan kelompok kesejahteraan dapat memengaruhi status seseorang sebagai penerima bantuan.
Kondisi ekonomi di lapangan
Data administratif perlu disesuaikan dengan kondisi nyata penerima.
Peralihan DTKS ke DTSEN
Masa transisi menjadi salah satu faktor yang membuat proses pemutakhiran data perlu dilakukan secara bertahap.
Karakteristik Jakarta
Biaya hidup dan kondisi sosial ekonomi Jakarta dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesejahteraan warga.
